Kejari Karo DPR menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan intimidasi dalam kasus Amsal Sitepu. DPR RI melalui Komisi III langsung turun tangan dan mengkritik keras kinerja kejaksaan dalam penanganan perkara tersebut. Perkara ini tidak hanya menyangkut aspek hukum semata, tetapi juga memunculkan isu serius terkait profesionalitas aparat penegak hukum, dugaan intimidasi, hingga potensi pelanggaran etik. DPR bahkan secara terbuka mendesak evaluasi menyeluruh terhadap Kejari Karo. Situasi ini berkembang cepat dan menjadi salah satu isu politik-hukum paling hangat di Indonesia pada awal April 2026.
Kronologi Kasus Amsal Sitepu Kejari Karo DPR
Kasus ini bermula ketika aparat menetapkan Amsal Christy Sitepu, seorang videografer asal Kabupaten Karo, sebagai tersangka dalam dugaan korupsi proyek pembuatan video profil desa.
Ia diduga melakukan mark-up anggaran dalam proyek tersebut hingga merugikan negara sekitar Rp202 juta.
Namun, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan, majelis hakim justru memutuskan Amsal tidak bersalah dan menjatuhkan vonis bebas pada 1 April 2026.
Putusan ini memicu kontroversi besar dan menjadi titik balik, terutama karena sejak awal banyak pihak menilai dakwaan terhadap Amsal lemah dan terkesan dipaksakan.
DPR Turun Tangan: RDP Panas di Senayan
Menindaklanjuti polemik tersebut, Komisi III DPR RI segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan pihak Kejari Karo dan Amsal Sitepu.
Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, secara langsung mencecar jajaran Kejari Karo terkait berbagai kejanggalan dalam penanganan kasus.
DPR menyoroti beberapa poin utama berikut:
- Dasar hukum penetapan tersangka
- Alasan penahanan Amsal
- Dugaan intimidasi oleh oknum jaksa
- Perbedaan administrasi hukum dalam penangguhan penahanan
DPR menilai pihak kejaksaan tidak dapat menjelaskan banyak kejanggalan secara logis.
Dugaan Intimidasi Jadi Sorotan Utama
Salah satu isu paling serius dalam kasus ini adalah dugaan intimidasi terhadap Amsal Sitepu.
Dalam RDP, DPR mengungkap adanya dugaan tekanan dari oknum jaksa agar Amsal:
- Tidak menggunakan pengacara
- Ia menghentikan aktivitas pembuatan konten.
Bahkan, sejumlah pihak menyebut adanya pemberian “brownies” yang diduga disertai pesan tertentu kepada Amsal.
DPR menilai tindakan tersebut berpotensi melanggar hukum dan etika profesi.
Komisi III meminta aparat pengawas internal kejaksaan mengusut dugaan intimidasi ini secara tuntas.
DPR menilai dakwaan tersebut lemah dan terkesan dipaksakan
Selain menyoroti dugaan intimidasi, DPR juga mengkritik keras Kejari Karo atas kualitas dakwaan yang mereka susun.
Anggota Komisi III DPR menilai bahwa:
- Unsur tindak pidana tidak terpenuhi
- Penyidik menggunakan pasal yang tidak tepat.
- Logika hukum dalam dakwaan lemah
Bahkan, sejumlah pihak menyebut penetapan pasal terkesan dipaksakan.
“Kami melihat sejak awal ada kekeliruan mendasar. Anggota DPR dalam rapat tersebut menyatakan bahwa aparat menerapkan pasal secara dipaksakan.
Akibatnya, kasus ini berujung pada vonis bebas dan mencerminkan kegagalan serius dalam penegakan hukum.
Permintaan Pencopotan Kajari Karo
Gelombang kritik dari DPR tidak berhenti pada evaluasi semata. Sejumlah anggota Komisi III secara tegas meminta pencopotan Kepala Kejaksaan Negeri Karo dari jabatannya.
Desakan ini muncul karena mereka menilai terjadi kesalahan fatal dalam:
- Penyusunan dakwaan
- Proses penahanan
- Penanganan perkara secara keseluruhan
Salah satu anggota DPR bahkan menyatakan bahwa seluruh jajaran yang terlibat sebaiknya ditarik dan disekolahkan kembali.
Kajari Karo Minta Maaf
Di tengah tekanan politik yang semakin besar, Kepala Kejari Karo akhirnya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.
Ia mengakui adanya kesalahan dalam penanganan kasus Amsal Sitepu dan menyebut hal tersebut sebagai kekhilafan.
Pihak terkait menyampaikan permintaan maaf ini secara langsung dalam forum resmi bersama DPR.
Namun, langkah tersebut tidak serta-merta meredakan kritik yang sudah terlanjur meluas.
DPR Desak Sanksi Tegas dari Kejagung
Komisi III DPR juga meminta Kejaksaan Agung untuk tidak tinggal diam.
DPR mendesak agar:
- Jamwas melakukan evaluasi menyeluruh
- Pihak berwenang memberikan sanksi tegas kepada pihak yang terlibat.
- Aparat mengusut dugaan pelanggaran etik hingga tuntas.
Bahkan, DPR menilai adanya indikasi intervensi terhadap proses hukum, terutama terkait penangguhan penahanan Amsal.
Polemik Administrasi dan Dugaan Propaganda
Kasus ini juga memicu polemik administratif yang cukup serius.
DPR menemukan adanya perbedaan istilah antara:
- “Penangguhan penahanan” (putusan pengadilan)
- “Pengalihan penahanan” (versi kejaksaan)
Perbedaan ini bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan berpotensi menjadi bentuk manipulasi administratif.
Selain itu, DPR juga menyoroti pihak yang menyebarkan narasi bahwa DPR melakukan intervensi terhadap proses hukum dan menilainya sebagai propaganda.
Dampak Politik dan Kepercayaan Publik
Kasus Kejari Karo tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga terhadap citra institusi penegak hukum.
Beberapa dampak yang mulai terlihat:
- Menurunnya Kepercayaan Publik
Kasus ini memperkuat persepsi bahwa penegakan hukum masih rentan terhadap kesalahan dan penyalahgunaan kewenangan. - Tekanan Politik terhadap Kejaksaan
DPR sebagai lembaga pengawas meningkatkan tekanan agar lembaga terkait segera melakukan reformasi internal. - Sorotan Media dan Publik
Kasus ini menjadi viral dan mendapat perhatian luas di media sosial serta media arus utama.
Analisis: Masalah Sistemik dalam Penegakan Hukum
Kasus ini membuka sejumlah persoalan mendasar dalam sistem hukum Indonesia:
Profesionalitas Aparat
Kesalahan dalam menyusun dakwaan menunjukkan lemahnya kualitas penegakan hukum di tingkat daerah.
Pengawasan Internal
Pengawasan internal kejaksaan belum optimal dalam mencegah kesalahan fatal.
Potensi Penyalahgunaan Wewenang
Dugaan intimidasi menunjukkan adanya potensi abuse of power yang serius.
Langkah Selanjutnya: Evaluasi dan Reformasi
DPR telah memberikan waktu satu bulan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) untuk:
- Melakukan evaluasi menyeluruh
- Menyampaikan laporan resmi
- Menindak pihak yang bersalah
Jika pihak terkait tidak menjalankan rekomendasi ini, DPR dapat mengambil langkah politik lanjutan.
Penutup
Kasus Kejari Karo menjadi cerminan penting bagi sistem hukum Indonesia. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kesalahan dalam penegakan hukum dapat berujung pada krisis kepercayaan publik dan intervensi politik.
DPR melalui Komisi III telah mengambil langkah tegas dengan mendorong evaluasi dan sanksi terhadap pihak yang terlibat. Namun, tantangan terbesar ke depan adalah memastikan bahwa kasus serupa tidak terulang.
Reformasi sistem hukum, peningkatan profesionalitas aparat, serta penguatan pengawasan internal menjadi kunci utama dalam menjaga integritas penegakan hukum di Indonesia.
BACA JUGA : Perang Amerika Israel Iran 2026 Memanas, Rudal dan Ancaman Besar Guncang Timur Tengah, Ranking FIFA Terbaru Terungkap! Ini Fakta Sebenarnya